Bahwa SIUPKK adalah perintah UU (Pelayaran) dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) Juswandi Kristanto, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (5/2/2021). Dadangmenambahkan, bahwa terbentuknya INSA maupun ISAA adalah karena adanya UU no.17 th 2008 tentang Pelayaran. "Dalam undang-undang itu menyeutkan bahwa keagenan kapal dapat dilakukan oleh Pemegang SIUPAL, dan Pemengang SIUPKK. Untuk Pemegang SIUPAL saat ini sudah berjalan cukup lama oleh INSA yang kemudian diatur oleh PM th 67. Hits 12208. ISL NEWS/JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menerbitkan 7 Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 11 Tahun 2016 tantang Pendirian Usaha Perusahaan Jasa Keagenaan Kapal. Atas terbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Kelima Perusahaan keagenan kapal pemegang SIUPKK dalam hal ini Core Business adalah mengageni kapal. Sedangkan SIUPAL Core Business nya adalah perusahaan angkutan laut yang "dapat" mengageni kapal. "Intinya kami menilai bahwa tugas agen kapal itu tidak dapat dipisahkan dari operasional dan komersialnya. Pemilikkapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. Selain itu, kita kan punya pelanggan masing-masing," tambahnya menerangkan. Disampaikan pula, legal standing keagenan ini mengacu pada UU Pelayaran No.17 tahun 2008 dan turunannya, yaitu PP No.31 tahun 2010 dan PM No.11 tahun 2016 yang diubah jadi PM No.65 tahun 2019 Kami welcome atas mulai berjalannya usaha keagenan kapal melalui terbitnya SIUPKK, karena sudah sesuai dengan regulasi, bahkan bisa saling bersinergi," kata Johnson W. Sutjipto, ketika dikonfirmasi pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mengenai terbitnya SIUPKK, Selasa (22/3). Atasterbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Keagenan Kapal Indonesia / Indonesia Shiping Agency Association (ISAA), Juswandi menyatakan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Perhubungan, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, karena telah menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang SIUPAL Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Merupakan surat ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu. 1. n9QH5. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL merupakan suatu surat izin yang dapat mempermudah perusahaan Anda yang bergerak di bidang pelayaran agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. SIUPAL keberadaannya sangat penting, terutama bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang angkutan laut. Sehingga Anda wajib memiliki memiliki surat izin SIUPAL tersebut. Anda bisa mengurus perizinan SIUPAL online dengan mudah. Namun, Anda harus memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memiliki modal minimum dasar yaitu sebesar Rp. dan modal disetorkan minimum Rp. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika Anda sudah memenuhi persyaratan dan modal minimum tersebut, maka bisa mengurus dan memperoleh SIUPAL. Untuk mempermudah pengurusan SIUPAL, Anda bisa menggunakan layanan SIMLALA yang bisa membuatkan SIUPAL online. Kemudahan Pengurusan Perizinan SIUPAL Online Dengan SIMLALA Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut atau SIMLALA merupakan suatu layanan pengurusan perizinan SIUPAL online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. SIMLALA diharapkan dapat mempermudah Anda dan menghemat waktu lebih efisien dalam melakukan pengurusan perizinan SIUPAL online. Jika sebelumnya dalam pengurusan perizinan SIUPAL ini dibutuhkan waktu selama 14 hari kerja, kini dengan menggunakan SIMLALA, Anda cukup perlu menunggu sekitar 7 hari saja. Dengan menggunakan SIMLALA ini juga, Anda dapat melakukan pemantauan atas proses pengajuan pengurusan perizinan SIUPAL ini. Anjuran penggunaan SIMLALA telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2018 Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dapat diajukan melalui sistem Online Single Submission OSS dan pemenuhan komitmen melalui SIMLALA. Pengurusan SIUPAL Online Dengan Layanan yang Disediakan SIMLALA Pada layanan SIMLALA, terdapat berbagai jenis pelayanan online yang dibagi menjadi beberapa subdit atau sub direktorat, antara lain Subdit 1 Pada bagian subdit 1 untuk pengurusan perizinan SIUPAL online, sub direktorat ini untuk melayani kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan terdapat 7 pelayanan dengan lama tunggu 3 hari kerja. Layanan tersebut antara lain Pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal RPK liner. RPK liner ini berlaku selama 6 bulan Pendaftaran RPK tramper, yang berlaku selama 3 bulan Deviasi RPK liner Substitusi RPK liner Omisi RPK liner Penambahan pelabuhan RPK tramper Penambahan muatan RPK tramper Subdit 2 Subdit 2 melayani kebutuhan angkutan laut luar negeri dengan lama tunggu selama 3 hari kerja dan memiliki 9 layanan, antara lain Pendaftaran status liner pada Persetujuan Keagenan Kapal Asing PKKA, yang berlaku selama 6 bulan Pendaftaran PKKA liner, berlaku selama 3 bulan Pendaftaran PKKA tramper, berlaku selama 15 hari Pendaftaran PKKA ship to ship Pendaftaran PKKA lintas batas Deviasi kapal ke luar negeri Cross trading Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional PPKN, berlaku selama 15 hari. Subdit 3 Subdit 3 melayani kebutuhan angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait dengan lama tunggu selama 3 hari kerja. Memiliki 8 jenis pelayanan, antara lain Pendaftaran RPK tramper khusus Penambahan pelabuhan RPK tramper khusus Penambahan muatan RPK tramper khusus Pembuatan SIUPKK atau Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPKK Perubahan kantor cabang SIUPKK Penutupan kantor cabang SIUPKK Perubahan data perusahaan SIUPKK Subdit 4 Subdit 4 melayani kebutuhan pengembangan usaha angkutan laut. Untuk lama tunggu pengurusan perizinan SIUPAL dan SIOPSUS yaitu selama 5 hari. Sedangkan untuk proses lainnya, dibutuhkan waktu selama 3 hari kerja. Memiliki 7 jenis layanan, antara lain Pembuatan rekomendasi SIUPAL dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut SIOPSUS Pendaftaran spek kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Penutupan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan data perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Endorsement perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Subdit 5 Subdit 5 memiliki tugas sebagai admin untuk pelayanan sistem SIMLALA ini. Tugas yang dilakukan seperti melakukan perubahan user dan email perusahaan yang terdaftar. Selain itu juga bertugas untuk melakukan controlling dan monitoring terhadap infrastruktur serta sistem dan user internal. Pengurusan perizinan SIUPAL menggunakan SIMLALA, dapat dilakukan secara mandiri. Namun jika Anda merasa kesulitan dalam langkah-langkah atau persyaratannya, Anda bisa menggunakan layanan kami Izin Perhubungan. Kami dapat membantu kebutuhan Anda melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dengan tepat melalui pelayanan terbaik yang diberikan. Kami dapat menjadi solusi terbaik untuk membantu perizinan SIUPAL online Anda dengan mudah dan tepat. Tunggu apa lagi, gunakan jasa kami untuk melakukan pengurusan perizinan Anda dengan mudah. Segera hubungi kami untuk kebutuhan pengurusan SIUPAL online dengan mudah dan tepat. INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA 08119849933 Catur Iswanto Email info Daftar isi1 Apa perbedaan Siupal dan Siupkk?2 Apa syarat untuk membangun pelabuhan khusus?3 Apa itu Agen kapal?4 Apakah terminal khusus itu?5 Apa itu usaha keagenan kapal?6 Apa angkutan laut nasional?7 Apakah hipotek adalah kredit jangka panjang?8 Bagaimana cara penghapusan hak hipotek?9 Apa itu bisnis keagenan kapal?10 Apakah pentingnya Shipping Agency di dalam dunia pelayaran?11 Apa yang dimaksud dengan Siupal?12 Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Siupal? SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. Apa syarat untuk membangun pelabuhan khusus? administrasi, meliputi akta pendirian perusahaan; izin usaha pokok dari instansi terkait; Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; bukti penguasaan tanah; bukti kemampuan finansial; proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan. Apakah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut untuk perusahaan national? Persyaratan Administrasi Surat Permohonan dari perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Perubahan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. SK Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahannya. Apa tugas keagenan kapal? a. Tugas pokok dari keagenan kapal adalah mewakili owner / principal dalam memenuhi ketentuan dan kewajibannya di pelabuhan singgah dari kapal yang diageni. b. Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. Apa itu Agen kapal? Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia. Apakah terminal khusus itu? 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Apa yang dimaksud dengan pelabuhan khusus? Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Apa tugas agen pelayaran? Tugas Agen Pelayaran Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. c. Berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut. d. Apa itu usaha keagenan kapal? Apa angkutan laut nasional? 29. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Bagaimana cara menghitung bunga hipotek? Anda bisa menghitung bunga yang dibayarkan pada pinjaman hipotek memakai suku bunga, nilai pokok harga properti, dan persyaratan pinjaman durasi dan frekuensi pembayaran. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa cara, bergantung jenis informasi yang dimiliki dan preferensi pribadi. Gunakan kalkulator pinjaman hipotek. Apakah pemegang hipotek dapat melakukan eksekusi jaminan hipotek kapal? Praktiknya, tidak semudah yang dibayangkan terutama dalam proses eksekusi jaminan hipotek kapal. Menurutnya, pemegang hipotek bila menghendaki eksekusi dapat menempuh upaya penemuhan pembayaran utang melalui proses litigasi dengan sejumlah cara. Misalnya, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri PN sesuai kompetensi relatif. Apakah hipotek adalah kredit jangka panjang? Hipotek adalah kredit jangka panjang, biasanya dilakukan sebagai alternatif pembiayaan yang tidak dapat dilakukan tunai. Hipotek kadang disalahartikan sebagai gadai karena sama-sama menjaminkan benda. Padahal cukup berbeda. Bagaimana cara penghapusan hak hipotek? Dari berbagai peraturan tersebut diatas dapat juga disimpulkan cara-cara penghapusan hak hipotek seperti misalnya dalam pasal 1169 KUH Perdata kalau pemilik benda bergerak yang dihipotekkan itu hanya mempunyai hak bersyarat atas benda tersebut dan hak bersyarat itu terhenti. SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. SIUPAL wajib dimiliki oleh perusahaan pelayaran atau angkutan laut, sedangkan SIUPKK dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Apa itu Siupkk? “SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui peraturan pemerintahnya berdasarkan kajian yang matang. Oleh karenanya, sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat 5/2/2021. Apa itu jasa keagenan kapal? Adalah suatu perusahaan pelayaran asing yang menunjuk perusahaan pelayaran nasional untuk melayani kapal-kapal miliknya perusahaan pelayaran asing , selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia. Apa itu bisnis keagenan kapal? Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Apakah pentingnya Shipping Agency di dalam dunia pelayaran? Shipping Agency bertanggung jawab penuh dan berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal yang mengunjungi pelabuhan operasinya dilayani dan disediakan dengan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh kapal secara tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan keagenan kapal dan sebutkan jenis jenis keagenan kapal? Keagenan Kapal – Definisi keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan agen Agent setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik Principal dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi … Apa yang dimaksud dengan tersus? Terminal Khusus Tersus adalah terminal yang terletak DILUAR Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Apa yang dimaksud dengan Siupal? Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Siupal? Persyaratan Administrasi Memiliki akta pendirian perusahaan. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang. Daftar NIB dimana? Prosedur Pembuatan NIB Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK Nomor Induk Kependudukan untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan. Apa saja yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjalankan perusahaan pelayaran? 2. Persyaratan Administrasi Surat Permohonan dari perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Perubahan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. SK Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahannya. Fotocopy identitas Penanggung Jawab perusahaan. Setiap pebisnis pasti akan memerlukan suatu legalitas izin usaha, terlebih lagi izin usaha juga bisa menambah kepercayaan masyarakat. Nah, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau SIUPL adalah salah satu legalitas yang mampu menghindari resiko permasalahan hukum yang bisa menjerat para pebisnis. Selain itu, surat izin usaha juga berlaku untuk kegiatan usaha, seperti kantor, perdagangan, dan sebagainya, yang akan merujuk pada akuntansi perusahaan dagang untuk semua bisnis lainnya. Untuk itu, bila Anda ingin terhindar dari berbagai permasalahan hukum, Anda harus mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat ini akan secara resmi diterbitkan oleh instansi yang memang mempunyai kewajiban dalam mengurus surat izin usaha perdagangan. Lalu, apa perbedaan antara SIUPL dan SIUP? Berikut penjelasannya. Pengertian SIUPL Surat Izin Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 32/M-DAG/PER/8/2008, SIUPL adalah suatu surat izin yang digunakan untuk usaha perdagangan dengan sistem penjualan secara langsung. Sehingga, Anda harus mewaspadai berbagai perusahaan yang Anda ikuti bila tidak memiliki SIUPL. Karena, usaha tersebut dikhawatirkan bisa tutup dan terlibat masalah tertentu di tengah perjalanan bisnis. Hal ini tentunya akan merugikan Anda dan pelanggan Anda. Perbedaan SIUP dan SIUPL Setiap pengusaha yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia, mereka akan sangat memerlukan surat izin usaha resmi dari pihak pemerintah. Tapi, mengurus surat perizinan tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, termasuk mengurus SIUPL atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Beberapa dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik perbedaan SIUP dan SIUPL yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. SIUPL adalah surat izin yang sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan langsung atau MLM dalam melakukan kegiatan penjualan secara langsung. Secara umum, perbedaan dari SIUP dan SIUPL adalah sebagai berikut SIUP adalah suatu surat izin usaha perdagangan yang umumnya dikeluarkan oleh instansi dinas perindustrian dan juga perdagangan kota, domisili perusahaan dan wilayah tempat perusahaan. SIUP sangat penting sekali untuk perusahaan yang menjalankan perdagangan produk barang ataupun jasa di Indonesia. SIUPL adalah suatu surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang merupakan suatu instansi pemerintah untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan yang pemasarannya berjenjang. Surat izin ini harus dimiliki oleh semua perusahaan MLM resmi yang bergerak di Indonesia. Penjualan langsung dalam hal ini adalah suatu metode penjualan produk barang atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja dengan atas dasar komisi ataupun bonus atas penjualan pada konsumen di luar lokasi. Umumnya, saat ini penjualan langsung terbagi menjadi dua, yaitu pemasaran satu tingkat dan pemasaran multi tingkat. Berikut ini adalah perbedaannya 1. Pemasaran Satu Tingkat Single Level Marketing Di dalam pemasaran satu tingkat ini, sistem penjualan akan langsung menjalin mitra usaha dan memperoleh komisi dan juga bonus dari hasil penjualan yang dilakukan secara mandiri. 2. Pemasaran Multi Tingkat Multi Level Marketing Metode Pemasaran seperti Multi Level Marketing atau MLM adalah mitra usaha akan mendapatkan komisi dan bonus dari hasil penjualan yang dilakukan secara mandiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Pihak yang mengeluarkan SIUPL adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sesuai dengan yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 55/M-DAG/PER/10/2009. Di dalam izin usaha penjualan langsung ini, tentunya Anda harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu SIUPL Sementara SIUPL Tetap Pendaftaran Ulang SIUPL Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan SIUPL adalah sebagai berikut Surat akta pendirian perusahaan dan pengesahannya Kelengkapan surat keterangan domisili usaha Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP perusahaan Kelengkapan rekaman legalitas lokasi perusahaan yang mencakup dokumen akta jual, dokumen sertifikat hak atas tanah, surat IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Kelengkapan bukti pembayaran PBB berjalan selama tahun berakhir Dokumen SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL Serta beberapa dokumen pelengkap lainnya.